BPK Deteksi Anggaran Kartu Prakerja Sebesar Rp.289M Tak Tepat Sasaran

0
34

Theindopost.com- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan hasil pemeriksaan prioritas nasional pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengalami permasalahan. Salah satunya adalah penyaluran anggaran program kartu prakerja sebesar Rp289,85 miliar yang terindikasi tidak tepat sasaran.

Hal ini terungkap dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2021 yang diserahkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun kepada DPR. IHPS II Tahun 2021 merupakan ringkasan dari 535 laporan hasil pemeriksaan (LHP), terdiri atas tiga LHP Keuangan, 317 LHP Kinerja, dan 215 LHP Dengan Tujuan Tertentu.

“Bantuan program kartu prakerja kepada 119.494 peserta sebesar Rp289,85 miliar pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terindikasi tidak tepat sasaran, karena diterima oleh pekerja/buruh yang memiliki gaji/upah di atas Rp3,5 juta,” kata dia dalam keterangan tertulis, Selasa, (24/05/2022).

Kedua, BPK menilai alokasi vaksin covid-19, logistik, dan sarana prasarananya belum sepenuhnya menggunakan dasar perhitungan yang sesuai dengan perkembangan kondisi dan atau analisis situasi terbaru, data yang valid, akurat dan mutakhir, serta kurangnya koordinasi dengan pemda dan kementerian/lembaga lain yang terlibat.

Sementara hasil pemeriksaan prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi mengungkap permasalahan antara lain: pertama, kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan pada Kemendagri belum seluruhnya dirumuskan dan ditetapkan sesuai UU Cipta Kerja dan turunannya; serta kedua, mekanisme verifikasi dan sistem informasi pengelolaan permohonan belum dapat menjamin kelayakan penerima insentif perpajakan PC-PEN.

“Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum memiliki fungsi koordinasi yang terpusat dalam pengelolaan insentif atau fasilitas perpajakan,” ungkapnya.

BPK sebelumnya mengungkap 4.555 temuan yang memuat 6.011 permasalahan sebesar Rp31,34 triliun dalam pemeriksaan BPK di semester II tahun 2021. Permasalahan yang diungkapkan terdiri dari 3.173 permasalahan berkaitan dengan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan (3E) sebesar Rp1,64 triliun.

BPK menemukan 1.720 permasalahan merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp29,70 triliun; dan 1.118 permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). Dalam permasalahan 3E, 95,9 persen atau 3.043 permasalahan merupakan ketidakefektifan sebesar Rp218,56 miliar, 127 permasalahan ketidakhematan sebesar Rp1,42 triliun, dan tiga permasalahan ketidakefisienan sebesar Rp1,59 miliar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here