Beranda National Jansen Sitindaon : OTT Prostitusi Tidak Sesuai Prosedur

Jansen Sitindaon : OTT Prostitusi Tidak Sesuai Prosedur

0
Jansen Sitindaon : OTT Prostitusi Tidak Sesuai Prosedur

Penggerebegan PSK di Padang yang diprakarsai politisi Gerindra Andre Rosiade menuai berbagai tanggapan beragam. Termasuk Jansen Sitindaon politisi dari partai Demokrat yang juga merupakan seorang praktisi hukum.

Hal itu tercermin dari cuitan Jansen pada akun twitter @jansen_jsp . Pada cuitan itu Jansen lebih membahas tentang sisi hukum.

Jansen berpendapat “Undercover Buying” atau pembelian terselubung hanya ada di UU Narkotika sebenarnya. Syaratnya ketat harus ada Surat Perintah dari atasan penyidik yang ditugaskan (Psl 79). Petugas yang melakukan: informan/anggota polisi/orang lain yang diperbantukan pada polisi. Jadi tidak bisa sembarang orang.

“Twit ini murni pandangan saya sebagai sarjana hukum bukan politisi! Yang saya tahu teknik penyidikan “undercover buying” ini baru ada di UU Narkotika saja. Jadi, jikapun cara pembelian terselubung ini mau dipakai “grebek prostitusi” standar dan rujukannya harus ngikuti UU Narkotika,” tutur Jansen


Dirinya beranggapan soal bully membully tidak mau ikut-ikut. Jansenpunmngatakan jika Andre Rosiade adalah temannya.

“Concern saya murni soal hukumnya saja. Kalau “OTT prostitusi” itu tidak sesuai prosedur undercover buying di UU 35/2009 dan mall admistrasi, bebaskan perempuan itu. Menegakkan hukum harus sesuai hukum. Itu prinsip,” tegas Jansen


Dirinya berharap kedepan penyidikan dgn metode “undercover buying” (pembelian terselubung) maupun “controlled delivery” (penyerahan diawasi) dilakukan dgn ketat, hati-hati dan prudent.

“Penyidikan jenis ini bukan ajang festivalisasi, kalau salah berpotensi melanggar hak asasi seseorang,” tukas Jansen.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini