Kasus Covid 19 di Surabaya Meningkat, Pemkot Sebut Data Pemprov Tidak Valid

Kasus positif COVID-19 di Jawa Timur (Jatim) terus melejit. Berdasarkan data Gugus Tugas Provinsi Jatim, dari 8.529 kasus 4.262 berada di Kota Surabaya. Namun data tersebut disanggah oleh Pemkot Surabaya melalui gugus tugasnya yang menduga data itu tidak valid.⁣

Menurut Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Surabaya, Febria Rachmanita, Puskesmas di Kota Pahlawan selalu melakukan pengecekan dan pelacakan jika ada konfirmasi kasus positif. Nah, selama ini dia menyebut temuan Puskesmas tidak sama dengan data Gugus Tugas Jatim.⁣


⁣ “Jadi pernah saya dapat angka 280 confirm dari provinsi, itu setelah kita teliti ternyata hanya 100. Setelah kita cek lihat (lapangan) ternyata (sisanya) itu bukan orang Surabaya. Sudah ditelusuri oleh Puskesmas orangnya tidak ada di tempat (alamat) itu,” ujarnya dalam rilis resmi, Rabu malam (17/6).⁣

Beberapa data Gugus Tugas Jatim dinilai Feny, sapaan akrab Febria, tidak sesuai fakta. Dia mencontohkan pada 14 Juni 2020, sebanyak 180 kasus confirm warga Surabaya, namun setelah dicek di lapangan hanya 80 orang. Kemudian, pada 15 Juni 2020, data menyebut 280 kasus. Tapi setelah dicek hanya 100. Lalu pada tanggal 16 Juni 2020, pihaknya menerima data 149 kasus, setelah dicek hanya ada 64 orang. 

Kasus lain yang diungkap Feny ialah data Gugus Tugas Jatim menyebut ada warga wilayah Sidosermo, Surabaya terkonfirmasi positif. Ketika dicek petugas puskesmas di lapangan, ternyata sudah tiga bulan sebelumnya orang tersebut tak tinggal di alamat itu dan tinggal di luar Kota Surabaya.

“Akhirnya kita protes dan dikembalikan ke daerahnya dan itu terjadi banyak. Akhirnya setelah kita argument ya diterima. Sehingga provinsi mengakui yang data kita akhirnya,” ungkapnya.
 
“Jadi kita tidak mengakui data itu sebelum Puskesmas oke. Kita harus cek verifikasi ke lapangan. Selain ke tempat puskesmas juga cek ke rumah sakit, rumah sakit”.
 
“Data konfirmasi dari pusat itu turun ke provinsi, kemudian provinsi turun ke kota. Nah, kalau data itu tidak sesuai, ya harusnya provinsi mengubah data tersebut sesuai dengan yang kita lakukan tracing. Harusnya mengumumkan data itu setelah diverifikasi,” pungkas dia.

Sumber: IDN Times

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top